Cara Ajukan Restitusi PPN PKP Pasal 9 Ayat 4b
Restitusi PPN Pasal 9 Ayat 4b memberi PKP pengembalian cepat hingga Rp 5 miliar tanpa pemeriksaan. Pelajari syarat, dokumen wajib, dan langkah pengajuan agar proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan DJP.
UU HPP: Apa Saja Perubahan Pajak Terbarunya?
UU HPP membawa perubahan besar pada PPN, PPh, NIK–NPWP 16 digit, pajak karbon, dan perluasan pajak digital. Pengusaha wajib memahami aturan baru ini agar bisnis tetap patuh dan efisien.
NIK Jadi NPWP 16 Digit: Wajib Tahu Perubahannya!
NIK resmi menjadi NPWP 16 digit. Pelaku usaha wajib memperbarui dan memvalidasi data agar akses layanan DJP, e-Faktur, dan transaksi bisnis tetap lancar tanpa kendala.
Ketentuan Baru Tanggal Faktur Pajak Pengganti
ketentuan baru terkait tanggal Faktur Pajak Pengganti. Panduan ini membantu PKP memahami aturan terbaru, mencegah kesalahan masa pajak, dan memastikan kepatuhan sesuai regulasi DJP.
Aturan Baru PPh Final Pajak CV
aturan baru PPh Final untuk CV, mulai dari batasan penggunaan, masa berlaku, hingga dampaknya bagi bisnis. Penting bagi pengusaha untuk memahami ketentuan terbaru agar tetap patuh dan efisien dalam perencanaan pajak.
Manajemen Pajak Cerdas untuk Bisnis Ritel
Manajemen Pajak Cerdas untuk Bisnis Ritel membantu pengusaha mengelola PPN, pembukuan, rekonsiliasi, dan kepatuhan pajak secara efisien agar profit tetap optimal dan risiko sanksi berkurang.
Manfaat & Fitur Penting Aplikasi Pajak Online bagi Perusahaan
Manfaat & Fitur Penting Aplikasi Pajak Online bagi Perusahaan” — pahami dasar hukumnya seperti e-Bupot, e-Faktur 3.2, dan Coretax System dalam PMK 81/2024 yang mendukung efisiensi dan kepatuhan pajak digital.
Panduan Pembetulan e-Bupot PPh 21/26 Karyawan
Panduan lengkap cara membetulkan e-Bupot PPh 21/26 karyawan sesuai aturan DJP. Pelajari langkah, syarat, dan tips agar pelaporan pajak tetap akurat dan patuh.
Solusi Jika Bukti Setor Pajak Hilang
Jika bukti setor pajak Anda hilang, jangan panik. Artikel ini membahas langkah resmi mengurusnya melalui e-Billing, bank persepsi, atau KPP agar tetap patuh dan terhindar dari sanksi pajak
2 Aturan Penting Penonaktifan Akses Faktur Pajak
Penonaktifan akses e-Faktur dapat terjadi jika PKP melanggar dua aturan penting dari DJP, yaitu PMK 18/2021 dan PER-03/PJ/2022. Pahami ketentuannya agar bisnis tetap patuh dan aman.