Kerahasiaan Data Wajib Pajak: Aturan, Batasan, dan Pengecualian
Kerahasiaan data Wajib Pajak diatur UU KUP, melindungi informasi finansial WP, dengan batasan dan pengecualian untuk kepentingan hukum.
Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 & 26 Sesuai Aturan DJP
Pelajari cara membuat bukti potong PPh 21 & 26 sesuai aturan DJP. Panduan lengkap untuk pengusaha dan perusahaan agar laporan pajak karyawan akurat dan sah.
Pembatalan SP2DK: Ini Aturan Resminya
SP2DK dapat dibatalkan jika Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) telah terbit. Ketahui aturan resmi DJP, dasar hukumnya, dan dampaknya bagi wajib pajak.
Cara Respon SP2DK Secara Online di Coretax
Cara Respon SP2DK Secara Online di Coretax – Pelajari langkah aman menanggapi SP2DK langsung di sistem DJP agar kepatuhan pajak tetap terjaga.
Ketentuan Baru Perpajakan Kantor Virtual
Ketentuan Baru Perpajakan Kantor Virtual: Kini kantor virtual boleh dipakai sebagai domisili usaha & NPWP, tapi wajib patuhi aturan pajak agar tetap legal
Panduan Menghitung PPh 21 Saat Karyawan Berpindah Kerja
Panduan PPh 21 karyawan pindah kerja: cara hitung, gabungkan penghasilan & bukti potong dari perusahaan lama dan baru agar laporan pajak tetap tepat.
Apa Itu Data Konkret Pajak? Panduan Singkat untuk Wajib Pajak
Apa Itu Data Konkret Pajak? Panduan singkat bagi wajib pajak untuk memahami bukti nyata yang digunakan DJP dalam pemeriksaan, dasar hukum, contoh, dan cara menghindari sanksi.
Bedanya Pajak Freelancer dan Karyawan Tetap
Bedanya pajak freelancer & karyawan tetap terletak pada pemotongan & pelaporan. Karyawan dipotong perusahaan, sedangkan freelancer wajib urus mandiri.
Aturan Perhitungan PPh 21 saat Karyawan Mengajukan Resign
Aturan PPh 21 saat karyawan resign wajib dipahami pengusaha. Artikel ini membahas komponen penghasilan, cara hitung, hingga kewajiban pelaporan sesuai aturan DJP.
PPh 21 Karyawan: Aturan, Cara Hitung, dan Kewajiban Perusahaan
PPh 21 Karyawan: Aturan, cara hitung, dan kewajiban perusahaan yang wajib dipahami agar bisnis Anda patuh pajak dan terhindar dari sanksi