UU HPP: Apa Saja Perubahan Pajak Terbarunya?
UU HPP membawa perubahan besar pada PPN, PPh, NIK–NPWP 16 digit, pajak karbon, dan perluasan pajak digital. Pengusaha wajib memahami aturan baru ini agar bisnis tetap patuh dan efisien.
NIK Jadi NPWP 16 Digit: Wajib Tahu Perubahannya!
NIK resmi menjadi NPWP 16 digit. Pelaku usaha wajib memperbarui dan memvalidasi data agar akses layanan DJP, e-Faktur, dan transaksi bisnis tetap lancar tanpa kendala.
Ketentuan Baru Tanggal Faktur Pajak Pengganti
ketentuan baru terkait tanggal Faktur Pajak Pengganti. Panduan ini membantu PKP memahami aturan terbaru, mencegah kesalahan masa pajak, dan memastikan kepatuhan sesuai regulasi DJP.
Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi tonggak persatuan bangsa Indonesia. Melalui semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, para pemuda meneguhkan tekad bersama menuju kemerdekaan dan kebangsaan yang utuh.
Tips Pilih Tarif Pajak Perusahaan agar Tepat dan Efisien
Pelajari cara memilih tarif pajak perusahaan yang tepat dan efisien sesuai aturan DJP. Temukan panduan memilih tarif PPh, evaluasi struktur usaha, hingga strategi hemat pajak legal.
e-Bupot Coretax: 10 Menu Kunci untuk WP Badan & Pengusaha
Panduan lengkap Modul e-Bupot Coretax DJP. Kenali 10 menu vital (Unifikasi & PPh 21/26) untuk WP Badan. Kelola bukti potong PPh lebih efisien & patuh!
e-Bupot PPh 21/26: Panduan Lengkap Pelaporan Pajak Digital
e-Bupot PPh 21/26 adalah sistem digital resmi DJP untuk membuat dan melaporkan bukti potong pajak karyawan secara online. Panduan ini menjelaskan cara penggunaan, manfaat, dan langkah pelaporan pajak digital yang efisien dan aman bagi perusahaan.
Kerahasiaan Data Wajib Pajak: Aturan, Batasan, dan Pengecualian
Kerahasiaan data Wajib Pajak diatur UU KUP, melindungi informasi finansial WP, dengan batasan dan pengecualian untuk kepentingan hukum.
Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 & 26 Sesuai Aturan DJP
Pelajari cara membuat bukti potong PPh 21 & 26 sesuai aturan DJP. Panduan lengkap untuk pengusaha dan perusahaan agar laporan pajak karyawan akurat dan sah.
Pembatalan SP2DK: Ini Aturan Resminya
SP2DK dapat dibatalkan jika Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) telah terbit. Ketahui aturan resmi DJP, dasar hukumnya, dan dampaknya bagi wajib pajak.