Wajib Tahu: Kewajiban Pajak yang Harus Diselesaikan di 2025
Ketahui kewajiban pajak yang wajib diselesaikan di 2025 oleh pengusaha dan badan usaha. Panduan lengkap, risiko fiskal, dan dasar hukum sesuai aturan DJP.
Panduan Lengkap Insentif PPh 22 Impor sesuai Aturan DJP
Insentif PPh 22 Impor adalah fasilitas pajak bagi pengusaha dan badan usaha untuk mengurangi beban pajak impor. Simak syarat, tarif, mekanisme, dan risikonya sesuai aturan DJP.
Mengenal Jenis Pajak di Indonesia dan Fungsinya
Panduan mengenal jenis pajak di Indonesia beserta fungsi, objek, dan risikonya agar pengusaha dan badan usaha patuh pajak sesuai ketentuan DJP.
Mengenal Branch Profit Tax?
Branch Profit Tax adalah pajak atas laba kantor cabang luar negeri di Indonesia. Artikel ini membahas pengertian, tarif, dasar hukum, risiko, serta langkah patuh sesuai aturan DJP.
Kenali 4 Jenis Tarif Pajak SPT PPh Badan
Kenali 4 jenis tarif pajak dalam SPT PPh Badan agar tidak salah hitung, patuh aturan DJP, dan terhindar dari risiko sanksi pajak.
Mengenal Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam Withholding Tax
AEOI dalam withholding tax memperkuat transparansi pajak internasional. Pahami aturan, manfaat, dan dampaknya bagi kepatuhan perusahaan.
Cara Mengatasi Error 503 Saat Submit SPT Masa PPN
Panduan lengkap mengatasi Error 503 saat submit SPT Masa PPN: penyebab, solusi praktis, langkah perbaikan, dan tips agar pelaporan kembali lancar
Perencanaan PPh 21 Akhir Tahun di Era Coretax
Panduan lengkap perencanaan PPh 21 akhir tahun di era Coretax: memahami dasar hukum, rekonsiliasi data, perhitungan PPh 21, koreksi ketidaksesuaian, hingga strategi kepatuhan pajak yang efisien dan bebas sanksi.
Mengenal Bukti Potong BPA1 dan BPA2
Mengenal bukti potong BPA1 dan BPA2 sebagai dokumen resmi pemotongan pajak dalam sistem DJP. Pelajari fungsi, manfaat, dan cara penerbitannya agar bisnis tetap patuh dan administrasi pajak lebih tertib.
Cara Cepat Buat Bukti Potong PPh 4(2), 15, 22, 23, 26 di e-Bupot
Panduan lengkap dan praktis cara cepat membuat Bukti Potong PPh 4(2), 15, 22, 23, dan 26 di e-Bupot. Mulai dari landasan hukum, manfaat, hingga langkah-langkah penggunaannya agar pelaporan pajak lebih tertib, efisien, dan sesuai aturan DJP