Pendahuluan
Peraturan Pajak Marketplace Terbaru: Simak Aturan Barunya!
Marketplace kini tak hanya sebagai tempat jual-beli digital—tapi juga bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia.
Bagi Anda, para pelaku usaha di wilayah INDONESIA, memahami aturan pajak terbaru di marketplace bukan hanya pilihan, tapi sebuah kewajiban agar bisnis tetap patuh dan terhindar dari sanksi perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan transparan, termasuk di ranah digital. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengusaha, baik perorangan maupun badan usaha, untuk memahami peraturan pajak marketplace terbaru yang berlaku.
Mengapa Aturan Ini Penting untuk Diketahui?
Dengan berkembangnya ekonomi digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperbarui regulasi untuk memastikan bahwa transaksi elektronik—terutama di marketplace—berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepatuhan perpajakan.
Mulai tahun 2025, pemerintah mempertegas posisi marketplace dan pelaku usaha online sebagai Subjek Pajak yang memiliki kewajiban pelaporan, pemungutan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Apa yang Diatur dalam Peraturan Baru Ini?
Berikut beberapa poin penting yang wajib Anda ketahui:
1. Kewajiban Marketplace sebagai Pemungut PPN
Marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli wajib memungut, menyetorkan, serta melaporkan PPN sebesar 11% atas penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak.
2. Penjual di Marketplace Juga Wajib Tertib Pajak
Penjual yang melakukan transaksi melalui marketplace tetap wajib:
Terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (jika omzet di atas Rp500 juta)
Memiliki NPWP aktif
Melaporkan dan membayar pajak sesuai jenis dan nilai transaksinya
Baca Juga: Cara Cerdas Kelola Pajak Bisnis Retail agar Profit Tetap Aman
3. Penerapan e-Faktur dan Pajak Digital
PKP wajib menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 dalam menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi digital, termasuk yang terjadi di marketplace.
🛒 Apa Dampaknya bagi Penjual Online dan UMKM di Marketplace?
Bagi pengusaha dan UMKM di wilayah INDONESIA, berikut dampak langsung yang perlu diperhatikan:
✅ Perluasan kewajiban administrasi pajak
✅ Potensi kenaikan harga jual (karena penambahan PPN)
✅ Perlunya pemahaman sistem e-Faktur & e-Bupot
✅ Wajib edukasi karyawan atau mitra terkait pajak digital
Tips Praktis agar Patuh Pajak di Marketplace
Untuk memastikan bisnis Anda tetap aman dan legal, lakukan hal berikut:
Registrasi dan aktivasi PKP (jika belum)
Gunakan aplikasi e-Faktur untuk transaksi digital
Selalu minta dan simpan Bukti Potong atau Faktur Pajak
Cek status dan kewajiban pajak di akun DJP Online
Ikuti edukasi atau konsultasi dengan konsultan pajak terpercaya
Penutup: Taat Pajak di Marketplace, Tumbuh Aman di Era Digital
Mengikuti peraturan pajak terbaru bukan sekadar kepatuhan—ini adalah fondasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di era digital.
Sebagai pelaku usaha di INDONESIA, memahami dan menjalankan aturan ini bisa jadi keunggulan kompetitif.
Yuk, mulai tertib pajak dari sekarang!
Baca Juga: Konsultan pajak Jakarta Selatan
