Pendahuluan
Sejak diberlakukannya kebijakan elektronik faktur pajak (e-Faktur) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), semua Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk pedagang eceran, wajib menyesuaikan cara pelaporan dan penerbitan faktur pajak mereka.
Namun, apakah semua pedagang eceran tahu bahwa DJP memberikan perlakuan khusus bagi PKP yang berstatus pedagang eceran?
Apa Itu PKP Pedagang Eceran?
PKP Pedagang Eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) langsung kepada konsumen akhir, baik melalui:
Toko fisik
Gerai ritel
Minimarket
Kios
Marketplace atau platform digital
Berbeda dengan PKP lainnya, pedagang eceran mendapat perlakuan khusus dalam penerbitan e-Faktur berdasarkan ketentuan DJP.
💡 Apakah PKP Pedagang Eceran Wajib Buat e-Faktur?
Jawabannya: YA.
Namun, diperbolehkan menggunakan format e-Faktur khusus yang lebih sederhana.
Kenapa? Karena transaksi eceran biasanya bersifat massal, nilai kecil, dan tanpa NPWP pembeli.
DJP memahami kondisi ini dan memberikan relaksasi format e-Faktur.
Baca Juga: Regulasi e-Faktur 2025: Ini Poin-Poin Pentingnya
✅ Langkah-Langkah Cara Membuat e-Faktur untuk PKP Pedagang Eceran
Berikut panduan praktisnya:
1️⃣ Gunakan Aplikasi e-Faktur Resmi atau Terintegrasi
PKP harus menggunakan:
Aplikasi e-Faktur DJP (desktop)
e-Faktur Web Based DJP
Software POS/akuntansi yang terintegrasi API e-Faktur DJP
2️⃣ Isi Kolom Identitas Pembeli Secara Umum
Untuk transaksi eceran, Anda tidak perlu mencantumkan nama, NPWP, atau alamat pembeli.
Cukup isi:
Nama Pembeli: “UMUM” atau “END USER”
NPWP: dikosongkan
Alamat: boleh kosong atau diisi dengan lokasi usaha
📌 Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022
3️⃣ Format e-Faktur Khusus untuk Eceran
Karakteristik format e-Faktur PKP eceran:
Tidak mencantumkan identitas lengkap pembeli
Tetap mencantumkan detail barang/jasa, harga, dan PPN
Berlaku untuk transaksi langsung ke konsumen akhir
4️⃣ Arsipkan e-Faktur Secara Digital
Meski tanpa data pembeli, e-Faktur tetap harus diarsipkan secara rapi selama 10 tahun sesuai UU KUP.
Gunakan cloud atau sistem digital internal agar:
✅ Aman
✅ Mudah dicari saat audit
✅ Taat regulasi
5️⃣ Laporkan SPT Masa PPN Sesuai Ketentuan
e-Faktur yang sudah diterbitkan wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai jadwal.
Gunakan aplikasi e-Filing/e-Form DJP atau penyedia jasa aplikasi (ASP) yang terverifikasi.
⚠️ Kesalahan Umum PKP Eceran dalam e-Faktur
🚫 Tidak menerbitkan e-Faktur karena transaksi kecil
🚫 Salah isi nama pembeli (misal: diisi nama pribadi tapi tidak jelas statusnya)
🚫 Tidak menyimpan file e-Faktur
🚫 Gunakan faktur manual padahal sudah PKP
Semua ini bisa mengakibatkan:
Denda administrasi
Pemeriksaan lebih dalam
Potensi koreksi saat restitusi PPN
🎯 Tips Aman & Efisien bagi PKP Pedagang Eceran
✅ Gunakan software POS yang sudah connect ke e-Faktur
✅ Latih staf kasir agar tahu kapan wajib buat e-Faktur
✅ Konsultasi berkala dengan konsultan pajak
✅ Buat SOP internal pelaporan pajak
📌 Kesimpulan: Pedagang Eceran Wajib Tetap Tertib e-Faktur
Meski bisnis Anda berskala retail, kewajiban perpajakan tetap berlaku penuh.
e-Faktur bukan hanya kewajiban, tapi juga pelindung hukum bagi PKP.
Dengan mengikuti prosedur e-Faktur khusus pedagang eceran, Anda akan:
Terhindar dari sanksi
Dianggap patuh oleh DJP
Siap saat pemeriksaan pajak dilakukan
Baca Juga: Konsultan Pajak Jakarta Timur
🔹 Butuh Bantuan Pajak & Keuangan? Kami Siap Membantu! 🔹
